Skip to toolbar

Kebijakan dan Peraturan Bidang Pertanian

SILABUS MATA KULIAH

KEBIJAKAN DAN PERATURAN BIDANG PERTANIAN (PNB-1411)

JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNEJ

Penjelasan Umum Mata Kuliah

 

Mata Kuliah Kebijakan dan Peraturan Bidang Pertanian (PNB-1411) dikonstruksi untuk diberikan kepada mahasiswa Strata I Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember, semester 4 (tahun ajaran semester genap).

Kompetensi

 

  • Standar Kompetensi yang ditetapkan untuk mata kuliah ini adalah, bahwa mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan baik berbagai konsepsi kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pertanian, khususnya Indonesia.
  • Kompetensi Dasar yang akan dicapai oleh mata kuliah ini adalah (a) mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peran dan fungsi pertanian/pangan dalam pembangunan, (b) mahasiswa mampu memahami  memahami berbagai landasan teori/akademik atau konsepsi berfikir tentang perlunya kebijakan dalam pembangunan pertanian, dan (c)  mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai peraturan perundangan di bidang pertanian, khususnya di Indonesia.

 

Deskripsi Materi, Kegiatan, Penilaian dan Pembina

 

  • Deskripsi Materi Perkuliahan mencakup semua aspek tentang konsepsi kebijakan yang diperlukan bagi bidang pertanian dan pangan, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Selain itu, mencakup pula berbagai peraturan di bidang pertanian dan pangan, baik lahan, budidaya, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan hortikultura serta pangan pada umumnya.
  • Kegiatan Pembelajaran meliputi kuliah/ceramah dan diskusi, sebanyak 30 kali @ 100 menit tatap muka.
  • Penilaian (asesmen), meliputi kuis/tugas/pekerjaan rumah 30 persen, Ujian Tengah Semester 30 persen, dan Ujian Akhir Semester 40 persen.

Referensi Wajib

 

  1. Roger D. Norton, 2004. Agricultural Development Policy. Concepts and Experiences. John Wiley & Sons, Ltd.
  2. Beberapa Peraturan Perundangan yang Penting Berkaitan dengan Pembangunan Pertanian dan Pangan, yaitu:
    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
    2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman,
    3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,
    4. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,
    5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
    6. Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentangn perubahan pada Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
    7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan,
    8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan sebagainya.

 

Referensi Pelengkap

 

  1. Rudi Wibowo, Hermanto Siregar, Arief Daryanto (ed), 2011. Format Baru Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian Indonesia 2010-2014. Konperensi Nasional ke XVI Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI). IPB Press, Bogor.
  2. Rudi Wibowo, Hermanto Siregar, Arief Daryanto (ed), 2008. Mungkinkah Petani Sejahtera? Prosiding Konperensi Nasional ke XV Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI). Brighten Press, Bogor.
  3. Rudi Wibowo, Bayu Krisnamurthi, Bustanul Arifin (ed), 2004. Rekonstruksi dan Restrukturisasi Ekonomi Pertanian. Beberapa Pandangan Kritis Menyongsong Masa Depan. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Jakarta.
  4. Agus Pakpahan, dkk., 2004. Membangun Pertanian Indonesia: Bekerja Bermartabat dan Sejahtera. Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor, Bogor.
  5. Bustanul Arifin, 2004. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Kompas, Jakarta.
  6. Bustanul Arifin, 2007. Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian. PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
  7. Khudori, 2008. Ironi Negeri Beras. Insist Press., Yogyakarta.
  8. Beddu Amang dan M.Husein Sawit, 2001. Kebijakan Beras dan Pangan Nasional. Pelajaran dari Orde Baru dan Orde Reformasi. Penerbit IPB Press, Bogor.
  9. Rudi Wibowo (ed), 1999. Refleksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Nusantara. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
  10. Rudi Wibowo (ed), 2000. Pertanian dan Pangan. Bunga Rampai Pemikiran Menuju Ketahanan Pangan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
  11. Rudi Wibowo, 2007. Revitalisasi Komoditas Unggulan Perkebunan Jawa Timur. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Jakarta.
  12. —Loekman Soetrisno. 2002. Paradigma Baru Pembangunan Pertanian : Sebuah Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Kanisius.
  13. Akhmad Fauzi. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan.Isu Sintesis dan Gagasan. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
  14. Julian Adam Ridjal, 2011. Modul Bahan Ajar Kebijakan dan Peraturan Bidang Pertanian : Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional. IMHERE Universitas Jember.—

 

Jadual Kegiatan Perkuliahan

  1. Kontrak Perkuliahan, penjelasan silabi mata kuliah. Review umum tentang pertanian dan pangan global dan nasional. Review aspek-aspek penting dalam pertanian dan ekonomi pertanian, seperti lahan, budidaya, produksi, teknologi, konsumsi, distribusi, lingkungan, kemiskinan dan kesejahteraan petani.
  2. Pemahaman Dasar tentang Pembangunan Pertanian dan Pembangunan Ekonomi. (a) Pembahasan sektor-sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa contoh data nasional maupun global untuk diskusi tentang pembangunan pertanian/pangan dan pertumbuhan ekonomi. (b) Pembahasan tentang pentingnya pertumbuhan pertanian dan pengurangan kemiskinan. Diskusi tentang (a) dan (b). Ref. Bab 1.
  3. Kerangka Strategis Kebijakan Pembangunan Pertanian (I). (a) pertanian sebagai sektor strategis, dan keperluan untuk mengembangkan kebijakan pertanian, dan (b) Dasar-dasar instrumen bagi kebijakan pertanian, baik tipe, taksonomi maupun program dan proyek-proyek pembangunan pertanian. Diskusi. Ref. Bab 2.1 dan 2.2.
  4. Kerangka Strategis Kebijakan Pembangunan Pertanian (II). (a) Obyektif atau tujuan dari Kebijakan Pertanian, baik tujuan nasional maupun tujuan sektoral, dan prinsip-prinsip kebijakan pertanian, (b) Peran Pemerintah dalam kebijakan pertanian, dan (c) Implementasi Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian. Diskusi. Ref. Bab 2.3, 2.4. dan 2.5.
  5. Isyu-Isyu Penting Kebijakan Pertanian (I).  (a) Isyu antara Kebijakan pertanian dan Kerangka Makro Ekonomi, terutama keterkaitan dan argumen-argumen pada harga-harga (b) Keperluan Kebijakan Fiskal dan Subsidi bagi pertanian, terutama menyangkut subsidi bagi produsen dan konsumen, serta pendorong bagi pengembangan pertanian. Contoh-contoh data dan kebijakan untuk diskusi. Ref. Bab 3.1 dan 3.2.
  6. Isyu-Isyu Penting Kebijakan Pertanian (II).  (a) Isyu kebijakan pertanian dikaitkan dengan peningkatan pendapatan penduduk miskin perdesaan, (b) Isyu kebijakan pertanian dikaitkan dengan aspek-aspek gender dan pembangunan, (c) Isyu-isyu privatisasi. Diskusi dan contoh-contoh kebijakan.  Ref. Bab 3.3., 3.4. dan 3.5.
  7. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (I). Diskusi tentang Konsep Dasar Harga, dan Kebijakan harga untuk pertanian. Diskusi. Ref. Bab 4.1.,dan  4.2.
  8. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (II). Kebijakan Perdagangan Produk Pertanian dan Kebijakan Nilai Tukar.Diskusi. Ref. Bab 4.3. dan 4.4.
  9. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (III). (a) Kebijakan Fiskal dan Harga Ekonomi (b) Opsi kebijakan Makroekonomi bagi pembangunan pertanian. Diskusi. Ref. Bab 4.5. dan 4.6.
  10. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (IV). Kebijakan sektor-sektor yang berpengaruh pada Harga-Harga di sektor pertanian, meliputi kontrol harga, subsidi input pertanian, kebijakan cadangan pangan, kebijakan pasar, kebijakan harga di tingkat petani, agroindustri, pasar input, dsbnya. Diskusi. Ref. Bab 4.7.
  11. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (V). (a) pengembangan kebijakan untuk mengembangkan ketahanan pangan, harga pertanian dan masyarakat miskin perdesaan (b) Stabilisasi harga-harga pertanian dan pembangunan ekonomi. Diskusi. Ref. Bab 4.8 dan 4.9.
  12. Kebijakan Penguasaan Lahan (Land Tenure) (I). (a) Tujuan dan Pentingnya kebijakan land tenure bagi pertanian (b) Isyu-isyu penting dalam kebijakan lahan, dan (c) Beberapa tipe penguasaan lahan. Disakusi. Ref. 5.1 s/d 5.5.
  13. Kebijakan Penguasaan Lahan (Land Tenure). (II). (a) Penguasaan lahan komunal, kolektif, dan individual. Beberapa contoh di Indonesia tentang hak-hak atas lahan. (b) Beberapa pembahasan tentang keperluan kebijakan Reforma Agraria. Diskusi. Ref. Bab 5.6 dan 5.7.
  14. Kebijakan Penguasaan Lahan (Land Tenure). (III). (a) Pembahasan tentang kebijakan Pasar Lahan, dan (b) Kebijakan peningkatan akses lahan untuk Warga miskin dan perempuan. Diskusi. Ref. Bab 5.8 dan 5.9.
  15. Kebijakan Manajemen Sumberdaya Air Bagi Pertanian (I). (a) Tujuan Kebijakan Irigasi bagi Pertanian. (b) Kebijakan pengembangan irigasi sebagai bagian dari Manajemen Sumbersaya Air bagi Pertanian, (c) Isyu strategis Pengembangan Irigasi bagi Pertanian. Diskusi. Ref. Bab 6.1. s/d 6.4.
  16. Kebijakan Manajemen Sumberdaya Air Bagi Pertanian (II). (a) Isyu Kebijakan Penting pada Sektor Irigasi bagi Pertanian, (b) Kelembagaan dalam Manajemen Sumberdaya Air, dan (c) Irigasi sebagai Alat untuk Pembangunan Perdesaan. Diskusi. Ref. Bab 6.5. s/d. 6.7.
  17. Kebijakan Pembiayaan Perdesaan dan Pertanian (I). (a) Peran pembiayaan (kredit dan tabungan) dalam pembangunan pertanian dan perdesaan (b) Tujuan Kebijakan Pembiayaan Perdesaan. Diskusi. Contoh-contoh kajian. Ref. Bab 7.1. dan 7.2.
  18. Kebijakan Pembiayaan Perdesaan dan Pertanian (II). (a) Faktor kunci kelestarian dan efisiensi intermediasi pembiayaan perdesaan, (b) Kerangka Regulasi untuk Kebijakan Pembiayaan Perdesaan, (c) Institusi dalam Pembiayaan Perdesaan, (d) Bagaimana mengelola Institusi Pembiayaan Perdesaan. Contoh-contoh kajian, dan diskusi. Ref. Bab 7.3. s/d 7.6.
  19. Kebijakan Pembiayaan Perdesaan dan Pertanian (III). (a) Kebijakan Makro Ekonomi untuk mendukung Intermediasi Pembiayaan Perdesaan, (b) Butir-butir strategi untuk mengembangkan Pembiayaan Perdesaan, (c) Bank untuk semua petani. Diskusi dan contoh-contoh kajian. Ref. Bab 7.7. dan 7.8.
  20. Kebijakan Teknologi Pertanian (I). (a) Peran dan konteks teknologi pertanian, dan (b) Isyu Kebijakan dalam bidang Riset Pertanian, terutama teknologi tepat, dan manajemen pemberantasan hama penyakit. Contoh kebijakan dan diskusi. Ref. Bab 8.1., 8.2. dan 8.4.
  21. Kebijakan Teknologi Pertanian (II). (a) Isyu Penyuluhan Pertanian, (b) pembahasan penyuluhan pertanian di Indonesia (c) Masalah-masalah dan perspektif penyuluhan pertanian di Indonesia. Diskusi. Ref. Bab 8.3. dan 8.5.
  22. Strategi Pembangunan Pertanian : Proses dan Struktur (I) (a) Peran strategi pembangunan pertanian, (b) Pengembangan proses partisipatori dalam pengembangan strategi pembangunan pertanian, (c) Struktur dan konsistensi dalam strategi pembangunan pertanian. (d) Orientasi substantif strategi pembangunan pertanian, (e) Pengembangan Perdesaan dan Pengentasan Kemiskinan., (f) Beberapa pembahasan tentang implementasi. Diskusi pengalaman Indonesia. Ref. Bab 9.1. s/d 9.7.
  23. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (I) : Isyu Penting Kebijakan Perberasan dan Tanaman Pangan Penting (Jagung dan Kedelai). Presentasi Kelompok berdasarkan tugas paper. Diskusi dikaitkan dengan peraturan perundangan yang ada.
  24. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (II) : Isyu Penting Kebijakan Pengembangan Perkebunan Tebu, Agribisnis Gula dan swasembada gula 2014. Presentasi Kelompok berdasarkan tugas paper. Diskusi dikaitkan dengan peraturan perundangan yang ada.
  25. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (III) : Isyu Penting Kebijakan Pengembangan Peternakan Sapi potong dan Importasinya. Presentasi Kelompok berdasarkan tugas paper. Diskusi dikaitkan dengan peraturan perundangan yang ada.
  26. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (IV) : Isyu Penting Kebijakan Pengembangan Hortikultura Buah-buahan dan Masalah Importasinya. Presentasi Kelompok berdasarkan tugas paper. Diskusi dikaitkan dengan peraturan perundangan yang ada.
  27. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (V) : Isyu Penting Kebijakan Pengembangan Perikanan di Indonesia. Presentasi Kelompok berdasarkan tugas paper. Diskusi dikaitkan dengan peraturan perundangan yang ada.
  28. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (VI) : Isyu Penting Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia. Presentasi Kelompok berdasarkan tugas paper. Diskusi dikaitkan dengan peraturan perundangan yang ada.
  29. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (VII) : Isyu Penting Kebijakan Riset dan Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Presentasi Kelompok berdasarkan tugas paper. Diskusi dikaitkan dengan peraturan perundangan yang ada.
  30. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (VIII) : Isyu Penting Kebijakan Distribusi dan Konsumsi Pangan di Indonesia. Presentasi Kelompok berdasarkan tugas paper. Diskusi dikaitkan dengan peraturan perundangan yang ada.

 

Koordinator

 

Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, MS.

===============================================

Materi Perkuliahan KPBP-Julian Adam Ridjal:

1. KPBP_1_Agriculture&Economic_Development

2. KPBP_2_Strategi & Kerangka Kebijakan Pertanian

3. KPBP_3_Kebijakan Harga_1

4. KPBP_4_Kebijakan Harga_2

5. KPBP_5_Kebijakan Perdagangan Produk Pertanian

6. KPBP_6_Land Tenure

7. KPBP_7_Land Tenure-2 (lanjutan)

8. KPBP_8_Manajemen Sumberdaya Air bagi Pertanian

==============================================

Tugas genap_2014_Julian Adam Ridjal :

1. Tugas 1 : di e-learning.

2. Tugas 2 : Assignment point , untuk pengumpulan tugas di e-learning.

 

==============================================

——————————————————————————-

Materi Gasal 2013_Julian Adam Ridjal :

Materi_1

Materi 2

==============================================

Tugas :

1.  Tugas 1 : sesuai dengan yang tertera di materi KPBP_1

2.

 

==============================================

Sub Bab Judul
4.1 The Setting
4.2.1 Basic Price Concepts
4.2.2 Structural Determinants of Agricultural Prices
4.3.1 Basic Issues
4.3.2 Tariffs in Developing Countries
4.3.3 Export Incentives
4.3.4 Trade Restrictions
4.3.5 Policies for Food Aid
4.4.1 The Role of the Exchange Rate
4.4.2 Exchange Rate Policy for Agricultural Development
4.5 Fiscal Policy and Economic Prices
4.6 Macroeconomic Policy Options for Agriculture
4.7.1 Price Controls
4.7.2 Farm Support Prices
4.7.3 Strategic Reserves and Grain Market Liberalization