Skip to toolbar

Sekilas tentang Per-GULA-an Jember

cover-sekilas-gula-jember_001

Sekilas tentang Per-GULA-an Jember

Julian Adam Ridjal

PS Agribisnis Universitas Jember

http://adamjulian.web.unej.ac.id

Gula merupakan produk utama dari tebu. Tebu menurut catatan sejarah telah lama diusahakan di Jawa, sejak pada jaman Aji Saka di tahun 75 M. Ada beberapa sumber yang memperkirakan bahwa tebu berasal dari India, tetapi ada juga yang mencatat bahwa tebu merupakan tanaman asli dari Irian Jaya (Papua) sebagai tanaman liar. Tahun 895 M, gula mejadi komoditas perdagangan di Nusantara dengan bahan baku dari tebu dan kelapa. Catatan Marcopolo pada saat datang di Jawa pada tahun 1285 M bahwa di Jawa belum berkembang industri gula seperti di Cina dan India. Sehingga bisa digambarkan bahwa perkembangan industri gula di India lebih dahulu ada dan berkembang sebelum Indonesia. Bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara sekitar abad ke-17, dan memperebutkan harta “gula” dari para perantauan Cina. Saat itu diperkirakan terdapat 1400 pabrik gula yang telah dikembangkan oleh perantauan Cina. Sejak penguasaan bangsa Eropa itulah jaman monopoli dengan penerapan perbudakan (tanam paksa) mulai dirasakan bagi petani Nusantara.

Produksi Gula Nasional

Gula sebagai produk utama tebu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, baik dikonsumsi langsung maupun sebagai bahan baku industri makanan dan minuman. Produksi gula nasional Indonesia mencapai 1,9 juta ton (Agribisnis Tebu, 2005). Sebagian besar produksi gula nasional terdapat di Jawa. Produksi gula di Jawa sekitar 70 persen lebih dari Propinsi Jawa Timur. Atau dengan kata lain, Jawa Timur masih menjadi sentra produksi gula nasional, dengan kontribusi sekitar 45-53 % dari total produksi gula nasional. Data pabrik gula yang ada di Indonesia tahun 2004 tercatat bahwa di Jawa terdapat 46 pabrik gula yang masih aktif beroperasi dan 11 pabrik gula yang tidak beroperasi. Sedangkan di Luar Jawa terdapat 12 pabrik gula yang masih beroperasi dan 1 pabrik gula yang tidak beroperasi (P3GI, 2004).

Bagaimana histori dari PG yang ada di Kabupaten Jember ?. Perkembangan yang ada hingga saat ini tentang PG di Kabupaten Jember masih terlihat baik dari produktifitas yang dihasilkan yakni cakupan area daerah perkebunan (daerah penanaman tebu) dan kapasitas pabrik.

download file selengkapnya di : Sekilas tentang per-GULA-an Jember

TRANSFORMASI TENAGA KERJA WANITA DI SEKTOR AGROINDUSTRI TEMBAKAU

cover jsep vol 5 no 3 november 2011

TRANSFORMASI TENAGA KERJA WANITA DI SEKTOR AGROINDUSTRI TEMBAKAU

Julian Adam Ridjal

Abstract

 

This research was to know factors of woman labor transformation to tobacco agroindustry in Jember Regency by purposive method. Interaction of environmental factors (work) significantly affect the transformation of woman labor decisions of the agricultural sector (as agricultural laborers) to tobacco agroindustry (as a factory employee) of -0.98, and direct effect of the transformation on the level of income of 0.502 and significant. The biggest influence is given by the age of 2 lines, the interaction effect of age to the environment (work) through the transformation of 0,058 with the direction of the negative relationship.
Keywords : tranformation, tobacco agroindustry,

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sektor pertanian tidak hanya mencakup sub sektor pertanian tanaman pangan tetapi juga perikanan, kehutanan dan perkebunan. Sub sektor perkebunan juga berperan dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan pengembangan wilayah pembangunan sehingga pengembangan sektor perkebunan perlu digalakkan setiap era pembangunan jangka panjang (Soetrisno, 1999).

Peran tembakau bagi masyarakat cukup besar, karena aktifitas produksi dan pemasarannya melibatkan sejumlah besar penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Berbagai jenis tembakau dengan berbagai kegunaannya diusahakan di Indonesia, secara garis besar dapat dipisahkan antara (a) tembakau voor oogst, yaitu bahan untuk membuat rokok putih dan rokok kretek, dan (b) tembakau Na oogst, yaitu sejenis tembakau yang dipakai sebagai bahan dasar membuat cerutu besar maupun cigarillo, di samping tembakau hisap dan kunyah (Santoso, 1991).

Agroindustri tembakau adalah suatu usaha dalam hal perkebunan yang menghubungkan pertanian dengan industri manufaktur dan perdagangan internasional sehingga sangat sesuai dengan kebutuhan negara untuk meningkatkan pendapatan devisa dari sektor non migas. Perkembangan agroindustri tembakau dalam perekonomian saat ini masih cukup penting karena dapat menghasilkan devisa bagi negara ataupun sebagai sumber  bagi pendapatan petani. Keuntungan yang diterima baik oleh negara maupun oleh petani berfluktuasi karena produksi tembakau dipengaruhi oleh keadaan iklim. Tetapi keuntungan rata-rata dari agroindustri tembakau ini senantiasa mengalami peningkatan. Oleh karena itu dari waktu ke waktu agroindustri tembakau ini semakin banyak menyerap tenaga kerja (Azis, 1993).

Menyadari realitas yang ada perekonomian Indonesia tidak dapat berbasis teknologi tinggi, tetapi industrialisasi dengan landasan sektor pertanian. Agroindustri merupakan jawaban paling tepat, karena mempunyai keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan keterkaitan ke depan (fordward linkage) yang panjang. Keterkaitan ke belakang ke sektor pertanian akan memacu pertumbuhan perekonomian pedesaan, sehingga lambat laun dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di desa (Sandra, 2000).

Perubahan mata pencaharian dari sektor pertanian ke luar sektor pertanian dapat diukur melalui konsep mobilitas kerja antar generasi. Mobilitas bisa diartikan sebagai “inter generational mobility” , yaitu perubahan mata pencaharian anak dibandingkan dengan mata pencaharian orang tuanya berbeda. Mobilitas kerja ini diikuti dengan proses komutasi, sirkulasi maupun hanya bersifat perubahan mata pencaharian tanpa adanya gerak penduduk.

Kabupaten Jember cocok untuk pengusahaan tembakau karena kondisi alam yang sesuai. Hal ini menyebabkan kabupaten Jember termasuk sentra produksi tembakau di Jawa Timur. Salah satu daerah di Kabupaten Jember yaitu Desa Candijati, Kecamatan Arjasa terdapat agroindustri tembakau yang banyak menyerap tenaga kerja wanita. Tentunya para tenaga kerja wanita yang terlibat di dalamnya dapat juga berasal dari pertanian. Sehingga terjadilah proses transformasi tenaga kerja wanita dalam Agroindustri tembakau di Kawasan Berikat PTPN X tersebut.

 

1.2 Masalah

  1. Faktor-faktor sosial apakah yang mendorong transformasi tenaga kerja wanita dari sektor pertanian ke agroindustri tembakau ?
  2. Apakah faktor-faktor sosial tersebut berpengaruh nyata terhadap proses transformasi tenaga kerja wanita dari sektor pertanian ke agroindustri tembakau ?

…file selengkapnya dapat didownload di-link bawah :

Download file TRANSFORMASI TENAGA KERJA WANITA DI SEKTOR AGROINDUSTRI TEMBAKAU

Tulisan dari Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, MS. (Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Jember) tentang Pertanian, Pangan dan Enerji :Menuju Kedaulatan Bangsa yang Berdaya Saing

PERTANIAN, PANGAN DAN ENERJI :

MENUJU KEDAULATAN BANGSA YANG BERDAYA SAING

 

Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, MS

Guru Besar Ekonomi Pertanian, Universitas Jember

 

Kuliah Umum Perdana, Pascasarjana Universitas Jember

Jember, 7 September 2013

 

Pertanian dan Jati Diri Bangsa

Dalam   konteks   berbangsa   dan   bernegara,   ada   sejumlah   persoalan mendasar  yang  dihadapi  menuju  masa depannya.  Dua  masalah  kritikal yang ingin saya ketengahkan adalah pertanian (dan pangan) dan enerji.
Pertanian dalam konteks pangan, memiliki fungsi dan peran kunci dalam melanggengkan kehidupan umat manusia yang jumlahnya makin meningkat pesat. Intinya, pertaniandan pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat asasi. Demikian asasinya pangan bagi kehidupan masyarakat, sehingga ketersediaannya harus dapat dijamin dalam kuantitas dan kualitas yang cukup bagi pemenuhan aspirasi humanistik masyarakat, yaitu hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram, serta sejahtera lahir dan batin.  Oleh karena itu, kecukupan pangan bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat strategis. Dalam lingkungan strategis yang sangat dinamis, maka berbagai komoditas pertanian dan pangan menjadi semakin strategis bagi suatu bangsa. Ketidakpastian dan ketidakstabilan produksi pangan suatu negara, tidak serta merta dapat secara otomatis mengandalkan pemenuhannya pada ketersediaan pangan di pasar dunia. Alasan mendasar inilah yang seringkali menjadi sangat penting bagi sebagian besar negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menetapkan Politik Pertanian dan Pangannya bagi kesejahteraan penduduknya. Selain pangan, di masa depan pertanian juga mempunyai tugas untuk memenuhi kecukupan pasokan enerji terbarukan (renewable energy) bagi kepentingan konsumsi industri yang tumbuh berkembang dengan pesat. Kita semua mengetahui, saat ini dinamika enerji dunia berbasis bahan bakar minyak bumi sebagai enerji tak terbarukan (non renewable resources) menghadapi krisis akibat keterbatasan pasokan.

 Dengan dampak negatif berupa global warming sebagai akibat CO2 dan ketidakteraturan musim dan curah hujan serta perusakan lingkungan hidup, maka peningkatan peran pertanian dalam hal enerji terbarukan bagi dunia menjadi sangat penting dan mendesak di kemudian hari. Biofuel (bioethanol) dari hasil pertanian (tebu, jagung, ubikayu, dan lainnya) adalah beberapa primadona enerji terbarukan. Potensi kita sangat besar di bidang itu, dan dapat menjadi sumber pertumbuhan di kemudian hari1. Beberapa negara maju dan berkembang seperti Amerika Serikat dan Brazil telah mengembangkan enerji tersebut secara efektif sebagai sumber enerji terbarukan. Intinya, gambaran pertumbuhan penduduk dunia di satu sisi dan keterbatasan sumberdaya alam di lain pihak tersebut, telah menjadikan pertanian dan pangan serta enerji sebagai bagian penting politik pembangunan negara-negara di dunia. Tidak ada yang memungkiri, bahwa tersendatnya berbagai putaran pertemuan WTO senantiasa diakibatkan persoalan pangan dan enerji, terutama antar negara maju dan negara berkembang.

…file selengkapnya dapat didownload di-link bawah ini :

Download Artikel : Pertanian, Pangan dan Enerji :Menuju Kedaulatan Bangsa yang Berdaya Saing

SIAM CITRUS MARKETING EFFICIENCY IN JEMBER REGENCY

 

cover prosiding icam

SIAM CITRUS MARKETING EFFICIENCY IN JEMBER REGENCY
Julian Adam Ridjal

(Agribusiness Department, Faculty of Agriculture, Jember University, Indonesia.)

presented on 25 june 2013 in the International Conference

Abstract
Citrus was could to increase farmer prosperity, to arise regional and national
economics. Therefore, it needs research about citrus marketing in Jember Regency. This objective of the study was (1) to identify and analyze channel of siam Citrus marketing in Jember Regency; (2) to identify and analyze citrus marketing efficiency. The study was conducted in selected areas of Umbulsari, Jember Regency, East of Java. The determination of research area was based on purposive sampling method. The method of data analysis used in this study was marketing efficiency analysis. The result of research indicate that (1) There are three category that showing channel of siam citrus marketing, there is : (a) from farmer to PP I (compiler merchant) then to PP II (consignor merchant) last to PBLK ( market), (b) from farmer to PBLK through of PP II, (c) from farmer directly to PBLK (market). (2) Second (2nd) channel of siam citrus marketing is efficient channel. Others there was still imbalance distribution of marketing margin, profit and marketing cost, as well as the ratio of profit to marketing cost of the market actors.

Keywords : siam citrus marketing channel, marketing efficiency.

Introduction
Oranges are one of horticultural commodities are quite beneficial for members to use and has been shown to improve the welfare of farmers. Potential economic value that can be utilized from a relatively large citrus crop. Besides consumed as fresh fruit, citrus can potentially be processed into various products that have high economic value. The result of a citrus fruit that is commonly done is in the form of pure juice, juice fast food, watches, jelly, and mamalade. Approximately 70-80% developed type of orange citrus growers still a Siamese, while other types are tangerine and pamelo. Most of the citrus fruit produced from the entire production centers traded and consumed in fresh form (Ministry of Agriculture,2005).

Jember is a regional production centers in East Java, Siam oranges, better known by the name of Orange Semboro, because the first work in the area of orange groves. Siam Jember famous orange with a sweet taste, soft texture and fresh fruit with a gentle aroma and easily exfoliated skin. In the years 1998-1999 for the first time Umbulsari oranges cultivated in the district, followed Semboro District and District Bangsalsari. This is because he has done eradication in some central areas caused by the Siamese orange CVPD attack. In all three areas of this district, citrus crops are generally cultivated in the
land / paddy field with Latosol and Alluvial soils. It is backed by the economic value of citrus Siem very promising for farmers compared to conventional commodities cultivated during this and the public interest / farmers who are still high (Department of Agriculture and Food, 2005).
Based on the tendency of such a society and so that farmers can obtain accurate
information on citrus agribusiness in Jember siem, it is necessary to do research on Factor Analysis of a Group Determinants of Farmer Participation, Revenue and Marketing in Orange Siem Jember.
Citrus marketing is happening right now through the traditional pattern of the
system blow, bonded to the collectors. Bargaining position of farmers as producers still felt weak.
Problem:
1. How is siam citrus marketing channel in Jember?
2. How is the efficiency of marketing citrus in Jember siam?

 

…file selengkapnya dapat didownload di-link bawah :

Download file Prosiding Seminar Internasional_Siam Citrus in Jember Regency

Sepenggal Kisah Bawang Putih

Sepenggal Kisah Bawang Putih[1]

Julian Adam Ridjal[2]

http ://adamjulian.net

 cover sepenggal kisah bawang putih_001


[1] Materi ini disampaikan di Dialog Interaktif RRI Pro 3 Sambung Rasa Nusantara 15 Maret 2013

[2] Dosen PS Agribisnis Universitas Jember

======================================================

12 maret 2013

Selasa, 12 Maret 2013 sekitar pukul 09:00 saya mendapat informasi harga bawang putih di pasar Tanjung (pasar besar di Kabupaten Jember) berkisar Rp. 80.000,-/kg. Selang beberapa jam kemudian, sekitar pukul 18:00 ada informasi di stasiun televisi swasta yang menunjukkan bahwa harga bawang putih di Kabupaten Jember sudah menembus Rp.100.000,-/kg.

Informasi seperti ini, tentunya akan menimbulkan pertanyaan, mengapa hal ini dapat terjadi?, padahal harga bawang putih sebelumnya/sewajarnya sekitar Rp. 28.000,-/kg.

Jika diulas berdasar teori ekonomi, kita tentunya sudah tahu bahwa kenaikan harga suatu komoditas disebabkan oleh kelangkaan (scarcity) meskipun permintaan (demand) komoditas tersebut adalah tetap. Kelangkaan komoditas ini perlu kita telusuri jejak permasalahan dari awal, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya. Kelangkaan diartikan bahwa stok (supply) dari komoditas semakin berkurang. Sehingga dalam teori ekonomi, secara kurva maka garis Supply akan bergerak ke kiri atas, dan berdampak pada kenaikan harga. Apabila pergerakan ini tidak diantisipasi melalui kebijakan yang ada, maka pergerakan akan semakin tajam dan dampak yang pasti muncul adalah kenaikan harga yang sangat drastis dalam hitungan jam atau bahkan menit.

Pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan dihadapkan pada dilema dimana satu sisi harus memperhatikan konsumen (demand) dan di sisi lainnya memperhatikan produsen (supply), karena baik konsumen maupun produsen adalah rakyat Indonesia. Kebijakan ini berusaha menjaga agak komoditas yang ada di pasaran dapat terbeli sesuai daya beli konsumen sedangkan produsen tidak mengalami kerugian dari penjualan tersebut. Kebijakan ini biasa kita kenal dengan Buffer Stock Policy atau Kebijakan Penyangga. Kebijakan ini pada prinsipnya diterapkan pada komoditas strategis yang ada di Indonesia, semisal beras, karena komoditas ini merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Dengan berubah fungsinya Bulog pada tahun 2003 menjadi profit oriented, maka peran lembaga ini perlu dikuatkan oleh Inpres apabila dibutuhkan untuk menangani masalah nasional seperti kasus kelangkaan kedelai tahun 2008. Tentunya tidak menutup kemungkinan jika dalam mengatasi permasalahan ini Bulog dilibatkan.

Apabila terdapat kasus pergeseran kurva Supply ke kiri atas maka Pemerintah perlu melakukan operasi pasar untuk mencari sebab dari kelangkaan komoditas bawang putih ini. Kelangkaan atau berkurangnya supply dari komoditas bawang putih ini dapat diperkirakan apakah karena stok dari bawang putih yang memang minim di pasaran ataukah ada beberapa pihak (spekulan) yang bermain di dalamnya.

  1. 1.        Perkiraan yang pertama dimana stok bawang putih memang minim di pasaran menjadi perhatian khusus bagi kita semua.

History dari bawang putih yang beredar di pasaran selama ini sebagian besar adalah bawang putih impor. Adalah kebijakan yang baik apabila Pemerintah sudah menerapkan batasan terhadap setiap komoditas impor dengan tujuan agar komoditas yang beredar di pasaran lebih diutamakan produk domestik (petani Indonesia). Akan tetapi, baiknya kebijakan tersebut harus didukung dengan semangat yang tinggi untuk mendorong kegiatan usahatani komoditas produk domestik mulai dari perhatian di tingkat input hingga output dan pasar (kepastian harga jual yang sesuai). Sebagai contoh kebijakan dalam pemberian subsidi input usahatani seperti pupuk bersubsidi atau dapat juga program pendampingan petani oleh penyuluh agar dapat berusahatani lebih baik dan masih banyak contoh lainnya.

Menurut literatur yang menjelaskan tentang produksi bawang putih dapat mencapai 10 hingga 13 ton umbi kering/ha/musim tanam dengan syarat ditanam pada ketinggian 1000 m dpl. Sedangkan di Indonesia, lahan pertanian dengan syarat ketinggian seperti itu adalah terbatas. Apabila bawang putih ditanam di lahan pada ketinggian + 600 m dpl, maka produksi yang dihasilkan sekitar 6 hingga 9 ton umbi kering/ha/musim tanam. Tentunya varietas yang ditanam juga harus disesuikan dengan kondisi iklim yang ada. Sebenarnya dengan dilakukannya penelitian untuk membuat varietas yang disesuaikan dengan kondisi iklim wilayah tentunya dapat dilakukan oleh peneliti-peneliti Indonesia. Sehingga kebijakan pembatasan impor bawang putih yang dilakukan Pemerintah disertai dengan program yang dapat membuat produksi nasional dapat mencukupi kebutuhan domestik (swasembada). Sebagaimana kita tahu bahwa impor selayaknya dilakukan apabila kita membutuhkan komoditas tersebut dan produksi nasional tidaklah mencukupi kebutuhan domestik. Tetapi, impor sebaiknya tidak dilakukan terus menerus apabila kita ingin berswasembada komoditas tersebut. Sembari kita impor, kita juga harus menggiatkan produksi nasional agar sedapat mungkin produksi nasional dapat mencukupi kebutuhan domestik sehingga pembatasan impor atau bahkan jika perlu tidak impor lagi terhadap komoditas tersebut. Impor jika dianalogikan pada tubuh manusia adalah apabila kita sakit dan daya tahan tubuh menurun maka untuk dapat segera sembuh, kita perlu obat. Tetapi, jika ketahanan tubuh sudah dapat mengatasi sakit maka kita dapat mengurangi konsumsi obat atau jika perlu dihentikan konsumsi obat tersebut.

Selain itu, jika dicermati dari pola konsumsi masyarakat Indonesia yang lebih suka bawang putih impor daripada lokal karena ukuran dari tampilan umbi yang lebih besar. Perlu kita perhatikan bahwa besarnya ukuran umbi dari bawang putih impor adalah karena di tempat asalnya, tanaman ini mendapat sinar matahari yang lama daripada di Indonesia disertai dengan suhu dan kelembaban rendah. Sedangkan di Indonesia yang bersuhu tropis akan menghasilkan ukuran umbi bawang merah yang kecil, tetapi dengan kandungan minyak asiri yang tinggi daripada bawang putih impor. Pola konsumsi masyarakat Indonesia terhadap bawang putih lebih suka membeli dalam bentuk segar, sehingga ukuran yang besar akan menggiurkan. Padahal apabila bawang putih tersebut diolah maka yang unggul dalam rasa adalah bawang putih lokal/domestik.

  1. 2.       Perkiraan yang kedua adalah adanya pihak (spekulan) yang menimbun komoditas bawang putih demi keuntungan pribadi.

Pada perkiraan yang kedua ini menjadi masalah yang perlu segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah adalah menerapkan sangsi tegas sesuai aturan/perundang-undangan yang berlaku.

 

Sepenggal kisah bawang putih di atas dapat disimpulkan kebijakan apa yang perlu dilakukan :

Jika stok bawang putih yang memang minim di pasaran maka penanganan masalah ini dapat diselesaikan dalam :

Jangka pendek : berusaha menambah kuota impor dengan aturan yang ketat, dalam artian harus bijak dalam impor agar tidak merusak program swasembada yang akan ditempuh.

Jangka panjang : Program Pemerintah (mulai input sampai output dan pasar) dalam mendukung kebijakan swasembada komoditas bawang putih harus dilakukan secara bijak dan serius.

Apabila penyebab kelangkaan bawang putih adalah ulah dari spekulan, maka tindakan tegas dari Psemerintah perlu dilakukan dengan segera dan adil. (http://adamjulian.net).

download file : Sepenggal Kisah Bawang Putih

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT MEWUJUDKAN MODEL SINERGIS PENGEMBANGAN WILAYAH TAPAL KUDA MENJADI KESATUAN DAERAH PERENCANAAN DI ERA OTONOMI DAERAH

 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT MEWUJUDKAN MODEL SINERGIS PENGEMBANGAN WILAYAH TAPAL KUDA MENJADI KESATUAN DAERAH PERENCANAAN DI ERA OTONOMI DAERAH


Cover JSEP vol 5 no 1 Maret. 2011_001

Djoko Soejono, Agus Supriono, Julian Adam Ridjal

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Jember

ABSTRACT

 

Central issue leading this research is on optimistic way of thinking that there is possibility of policy model formulation alternative that can synergy any interests in order to actualize Horse Shoe area in East Java province into regional planning unit under the importance of regional autonomy policy implementation. The problem being researched are: (a) what critical factors that can be as trigger and inhibitor factors are, and (b) how the formulation of alternative model of policy can be viewed as effective and efficient. The approach of analysis being used is descriptive and qualitative. Based on the research, this can be identified into 6 critical factors of political aspect, 8 economic aspects, 3 social aspects and 7 institutional aspects that can be viewed as the potential for trigger factors.  Thus with that there are 4 critical factors of political aspect, 3 economic aspect, 2 social aspect, and 3 institutional aspect that can be viewed as the potential for inhibitor aspects. Alternative of policy model that can be considered to be effective is model of integrated economic development of reliable zone on specific of locality base.  

 

Key Words: integrated economic, East Java province

 

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hasil temuan penelitian Supriono, dkk (2009) menyatakan, baik dalam periode sebelum maupun setelah pelaksanaan otonomi daerah, di dalam lingkup wilayah Tapal Kuda yang dikonsepsikan sebagai kesatuan daerah nodal (nodal region), diketahui ada kesenjangan perkembangan ekonomi regional yang cukup mencolok antara di sub-wilayah Teluk Madura dengan di sub-wilayah Pulau Madura dan Selat Madura. Perkembangan perekonomian regional yang relatif baik terjadi di sub-wilayah Teluk Madura, ternyata cenderung belum (dan/atau tidak) memberikan dampak multiplier effect bagi perkembangan perekonomian regional bagi sub-wilayah Pulau Madura dan Selat Madura.

Dimana di dalam konsepsi wilayah Tapal Kuda sebagai daerah nodal tersebut, sub-wilayah Teluk Madura (Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo) didudukkan (dipandang) sebagai pusat pertumbuhuan (growth area). Sedangkan sub-wilayah Pulau Madura (Kabupaten: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep), serta sub-wilayah Selat Madura (Kabupaten: Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Kota: Pasuruan, Probolinggo),  didudukkan sebagai daerah belakang (backwase area).

Guna mengatasi permasalahan kesenjangan perkembangan perekonomian regional yang terjadi tersebut, hasil penelitian Supriono, dkk (2009) menyarankan, seyogyanya dapat dikembangkan (diwujudkan) suatu alternatif model kebijakan guna mengembangkan wilayah Tapal Kuda menjadi satu kesatuan daerah perencanaan (region planning). Namun demikian guna mewujudkan model alternatif kebijakan yang demikian ini, dewasa ini tentunya akan dihadapkan pada benturan kepentingan kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan sejak tahun 2000.

Setidaknya ditengarai akan kemungkinan muncul sejumlah masalah terkait dengan sulitnya membangun komitmen antar stakeholders di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di dalam lingkup wilayah Tapal Kuda tersebut. Yaitu sulitnya mewujudkan bentuk-bentuk kohesifitas muatan kebijakan antar Pemerintah Kabupaten/Kota. Baik menyangkut kohesifitas muatan kebijakan publik maupun ekonomi.

Tertarik akan fenomena ini, maka penelitian ini dilakukan. Paradigma yang dibangun oleh tim peneliti adalah, bahwa di dalam tataran berpikir optimistik, tentunya tidak menutup kemungkinan akan dapat dirumuskan suatu alternatif model yang dapat ‘mensinergikan’ kepentingan guna wujudkan kesatuan wilayah Tapal Kuda menjadi satu kesatuan daerah perencanaan dengan kepentingan implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut.

Permasalahan

Permasalahan yang dikaji adalah: (a) apa saja faktor kritis yang berpotensi dapat menjadi ‘pendorong’ dan ‘penghambat’ guna mewujudkan kemungkinan wilayah Tapal Kuda yang dikonsepsikan sebagai daerah nodal menjadi kesatuan daerah perencanan di era otonomi daerah dewasa ini, dan (b) bagaimana rumusan alternatif model kebijakan yang dapat dipandang efektif dan efisien guna ‘mensinergikan’ kepentingan mewujudkan kesatuan wilayah Tapal Kuda menjadi satu kesatuan daerah perencanaan dengan kepentingan implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut.
…file selengkapnya dapat didownload di-link bawah ini :

Download Artikel FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT MEWUJUDKAN MODEL SINERGIS PENGEMBANGAN WILAYAH TAPAL KUDA MENJADI KESATUAN DAERAH PERENCANAAN DI ERA OTONOMI DAERAH