Skip to toolbar

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT MEWUJUDKAN MODEL SINERGIS PENGEMBANGAN WILAYAH TAPAL KUDA MENJADI KESATUAN DAERAH PERENCANAAN DI ERA OTONOMI DAERAH

 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT MEWUJUDKAN MODEL SINERGIS PENGEMBANGAN WILAYAH TAPAL KUDA MENJADI KESATUAN DAERAH PERENCANAAN DI ERA OTONOMI DAERAH


Cover JSEP vol 5 no 1 Maret. 2011_001

Djoko Soejono, Agus Supriono, Julian Adam Ridjal

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Jember

ABSTRACT

 

Central issue leading this research is on optimistic way of thinking that there is possibility of policy model formulation alternative that can synergy any interests in order to actualize Horse Shoe area in East Java province into regional planning unit under the importance of regional autonomy policy implementation. The problem being researched are: (a) what critical factors that can be as trigger and inhibitor factors are, and (b) how the formulation of alternative model of policy can be viewed as effective and efficient. The approach of analysis being used is descriptive and qualitative. Based on the research, this can be identified into 6 critical factors of political aspect, 8 economic aspects, 3 social aspects and 7 institutional aspects that can be viewed as the potential for trigger factors.  Thus with that there are 4 critical factors of political aspect, 3 economic aspect, 2 social aspect, and 3 institutional aspect that can be viewed as the potential for inhibitor aspects. Alternative of policy model that can be considered to be effective is model of integrated economic development of reliable zone on specific of locality base.  

 

Key Words: integrated economic, East Java province

 

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hasil temuan penelitian Supriono, dkk (2009) menyatakan, baik dalam periode sebelum maupun setelah pelaksanaan otonomi daerah, di dalam lingkup wilayah Tapal Kuda yang dikonsepsikan sebagai kesatuan daerah nodal (nodal region), diketahui ada kesenjangan perkembangan ekonomi regional yang cukup mencolok antara di sub-wilayah Teluk Madura dengan di sub-wilayah Pulau Madura dan Selat Madura. Perkembangan perekonomian regional yang relatif baik terjadi di sub-wilayah Teluk Madura, ternyata cenderung belum (dan/atau tidak) memberikan dampak multiplier effect bagi perkembangan perekonomian regional bagi sub-wilayah Pulau Madura dan Selat Madura.

Dimana di dalam konsepsi wilayah Tapal Kuda sebagai daerah nodal tersebut, sub-wilayah Teluk Madura (Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo) didudukkan (dipandang) sebagai pusat pertumbuhuan (growth area). Sedangkan sub-wilayah Pulau Madura (Kabupaten: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep), serta sub-wilayah Selat Madura (Kabupaten: Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Kota: Pasuruan, Probolinggo),  didudukkan sebagai daerah belakang (backwase area).

Guna mengatasi permasalahan kesenjangan perkembangan perekonomian regional yang terjadi tersebut, hasil penelitian Supriono, dkk (2009) menyarankan, seyogyanya dapat dikembangkan (diwujudkan) suatu alternatif model kebijakan guna mengembangkan wilayah Tapal Kuda menjadi satu kesatuan daerah perencanaan (region planning). Namun demikian guna mewujudkan model alternatif kebijakan yang demikian ini, dewasa ini tentunya akan dihadapkan pada benturan kepentingan kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan sejak tahun 2000.

Setidaknya ditengarai akan kemungkinan muncul sejumlah masalah terkait dengan sulitnya membangun komitmen antar stakeholders di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di dalam lingkup wilayah Tapal Kuda tersebut. Yaitu sulitnya mewujudkan bentuk-bentuk kohesifitas muatan kebijakan antar Pemerintah Kabupaten/Kota. Baik menyangkut kohesifitas muatan kebijakan publik maupun ekonomi.

Tertarik akan fenomena ini, maka penelitian ini dilakukan. Paradigma yang dibangun oleh tim peneliti adalah, bahwa di dalam tataran berpikir optimistik, tentunya tidak menutup kemungkinan akan dapat dirumuskan suatu alternatif model yang dapat ‘mensinergikan’ kepentingan guna wujudkan kesatuan wilayah Tapal Kuda menjadi satu kesatuan daerah perencanaan dengan kepentingan implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut.

Permasalahan

Permasalahan yang dikaji adalah: (a) apa saja faktor kritis yang berpotensi dapat menjadi ‘pendorong’ dan ‘penghambat’ guna mewujudkan kemungkinan wilayah Tapal Kuda yang dikonsepsikan sebagai daerah nodal menjadi kesatuan daerah perencanan di era otonomi daerah dewasa ini, dan (b) bagaimana rumusan alternatif model kebijakan yang dapat dipandang efektif dan efisien guna ‘mensinergikan’ kepentingan mewujudkan kesatuan wilayah Tapal Kuda menjadi satu kesatuan daerah perencanaan dengan kepentingan implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut.
…file selengkapnya dapat didownload di-link bawah ini :

Download Artikel FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT MEWUJUDKAN MODEL SINERGIS PENGEMBANGAN WILAYAH TAPAL KUDA MENJADI KESATUAN DAERAH PERENCANAAN DI ERA OTONOMI DAERAH